Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), sebagaimana telah beberapa kali diubah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, memuat beberapa hal termasuk ketentuan mengenai sanksi administrasi pajak.

Tabel di bawah adalah rangkuman dari Fides Pro Consulting mengenai sanksi administrasi pajak yang terdapat dalam KUP mengenai Sanksi Administrasi Pajak Berupa denda, kenaikan, dan bunga.

PP-94-2010 Pasal 15 ayat 3 Pemotongan PPh pasal 23 dilakukan pada akhir bulan:

Jadi, dapat dilihat bahwa  PPh pasal 23 tidak ada ketentuan saat accrual of expenses sebagai dasar saat pemotongan.

Membandingkan Pemotongan antar jenis PPh,akan terlihat sebagai berikut:

PPh pasal 22 terjadi pada saat pembayaran (cash basis).

PPh pasal 26 sama halnya dgn PPh pasal 23, yaitu  tidak ada ketentuan  bahwa terhutangnya adalah pada saat accrual of expenses.

Dalam praktek sehari hari banyak dijumpai penagihan kepada lawan transaksi yang tidak tepat waktu dalam melaksanakan pembayaran sesuai dengan invoice yang sudah diberikan. Untuk menghindari lawan transaksi memotong PPh pasal 23 saat mereka mencatat biaya (accrual expenses) tsb (dimana pembayarannya dari pihak lawan tidak jelas kapan terjadinya), maka salah satu jalan keluar agar lebih jelas dalam memperlakukan terhutangnya PPh pasal 23 yaitu di dalam invoice jangan menyebutkan tanggal Jatuh Tempo. Hal ini untuk mencegah terhutangnya PPh pasal 23 pada saat Jatuh tempo ( lihat point c).

Silakan klik di sini untuk mengunduh kalender 2024:

Indonesia-Calendar-2024-FidesDownload
Fides-Tax-Update_Tax-provisions under Law No.2 Year 2020 May2020Download
Tax Incentives for Taxpayers affected by Covid-19 (PMK-44-2020)Download

© Copyright 2024. Fides Pro Consulting. All Rights. Reserved